JAKARTA: Pemerintah kembali menunda pengesahan peraturan pemerintah (PP) mengenai perkeretaapian sebagai turunan UU Perkeretaapian No.23/2007 karena masih kentalnya tarik ulur antarinstansi.

Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan Wendy Aritenang Yazid mengakui pembahasan Rancangan PP turunan UU Perkeretaapian memang menghabiskan waktu panjang, apalagi setelah adanya perubahan konsep dari semula empat PP menjadi dua PP saja.

Dia pernah memastikan RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian telah memasuki tahap akhir. RPP itu bisa diajukan ke Presiden pada akhir September. (Bisnis, 19 September)

Wendy mengatakan RPP turunan UU Perkeretaapian seharusnya dapat disusun dengan cepat, tetapi karena ada pembahasan dan perdebatan antarinstansi berkali-kali hingga sinkronisasi dengan Departemen Hukum dan HAM, penyelesaiannya memakan waktu lama. “Namun sebulan lagi bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani,” tuturnya, kemarin.

Departemen Perhubungan optimistis PP tersebut bisa dikeluarkan pemerintah paling lambat akhir tahun ini.

Berdasarkan amanat UU Perkeretaapian, pemerintah seharusnya sudah mengeluarkan minimal satu PP paling lambat setahun setelah UU tersebut ditandatangani oleh Presiden pada Mei 2008.

“Pembahasan antardepartemen saat RPP masih di tangan Departemen Hukum dan HAM memang cukup panjang. Banyak perdebatan, mulai dari substansi hingga penempatan pasal dan bab,” ujar Wendy.

Seluruh pembahasan sebenarnya sudah selesai beberapa pekan sebelum Lebaran, tetapi saat ini masih ada pengaturan penempatan pasal dan bab serta proses administratif lainnya sebelum diajukan untuk ditandatangani Presiden.

Investasi swasta

Pemerintah akan memprioritaskan penetapan regulasi perkeretaapian yang mengatur kepastian hukum untuk menarik investasi swasta.

Ketiga RPP yang disatukan adalah RPP tentang Tatanan dan Penyelenggaraan, RPP tentang Sarana dan Prasarana, dan RPP tentang Lalu Lintas. Ketiganya kini digabung menjadi RPP Penyelenggaraan Perkeretaapian. RPP lainnya mengenai Lalu Lintas dan Angkutan.

Pemerintah memastikan masalah Pasal 208 Bab X dalam RPP tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sudah selesai dan semua pihak bisa menerimanya.

Pasal tersebut menyatakan prasarana perkeretaapian baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi merupakan milik pemerintah dan badan usaha yang telah mendapat izin penyelenggaraan serta merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api nasional. sumber : bisnis.com